Perizinan – DPMPTSP

JENIS JENIS PERIZINAN

No.	Jenis Izin dan Non Izin	Kategori	OSS/ Non OSS	Detail
A.	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Rendah (NIB)	Perizinan	OSS	Lihat
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Menengah Rendah (NIB+sertifikat standar terbit otomatis di OSS)	Perizinan	OSS	Lihat
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Menengah Tinggi (NIB+sertifikat standar terferivikasi)	Perizinan	OSS	Lihat
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Tinggi (NIB+IZIN)	Perizinan	OSS	Lihat

B.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)
	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	Perizinan	OSS	Lihat

	SEKTOR PERTANIAN
1.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	Perizinan	OSS	Lihat
2.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Perizinan	OSS	Lihat
3.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	Perizinan	OSS	Lihat
4.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Perizinan	OSS	Lihat
5.	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	Perizinan	OSS	Lihat
6.	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	Perizinan	OSS	Lihat
7.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK)	Perizinan	OSS	Lihat

	SEKTOR ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.	Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Perizinan	OSS	Lihat

	SEKTOR PERDAGANGAN
1.	Tanda Daftar Gudang	Perizinan	OSS	Lihat
2.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Perizinan	OSS	Lihat
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Perizinan	OSS	Lihat
4.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	Perizinan	OSS	Lihat
5.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Perizinan	OSS	Lihat

	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Perizinan	OSS	Lihat
2.	Izin pengusahaan sumber daya air	Perizinan	OSS	Lihat

	SEKTOR TRANSPORTASI
1.	Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Perizinan	OSS	Lihat
2.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	Perizinan	OSS	Lihat
3.	Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	Perizinan	OSS	Lihat
4.	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	Perizinan	OSS	Lihat
5.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	Perizinan	OSS	Lihat
6.	Izin operasi perkeretaapian khusus	Perizinan	OSS	Lihat
7.	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	Perizinan	OSS	Lihat
8.	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus	Perizinan	OSS	Lihat
9.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
10.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
11.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) – KBLI 50111;50114	Perizinan	OSS	Lihat
12.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) – KBLI 50131;50134	Perizinan	OSS	Lihat
13.	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	Perizinan	OSS	Lihat
14.	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	Perizinan	OSS	Lihat
15.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	Perizinan	OSS	Lihat
16.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan	Perizinan	OSS	Lihat
17.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
18.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
19.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
20.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
21.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
22.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
23.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
24.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
25.	Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
26.	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
27.	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
28.	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
29.	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
30.	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
31.	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
32.	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
33.	Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
34.	Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
35.	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat
36.	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	Perizinan	OSS	Lihat
37.	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	Perizinan	OSS	Lihat

	SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN
1.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	Perizinan	Non OSS	Lihat
2.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	Perizinan	Non OSS	Lihat
3.	Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten	Perizinan	OSS	Lihat
4.	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	Perizinan	OSS	Lihat
5.	Sertifikat laik higiene sanitasi – di wilayah	Perizinan	OSS	Lihat
6.	Sertifikat laik sehat – di wilayah	Perizinan	OSS	Lihat
7.	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Perizinan	OSS	Lihat

C.	PERIZINAN NON BERUSAHA
	SEKTOR KESEHATAN
1.	Izin operasional pelayanan radiologi diagnostik	Perizinan	Non OSS	Lihat
2.	Izin operasional hemodialisa	Perizinan	Non OSS	Lihat
3.	Izin operasional pengobatan tradisional	Perizinan	Non OSS	Lihat
4.	Izin laikhygiene restoran/rumah makan	Perizinan	Non OSS	Lihat
5.	Izin laikhygiene jasa boga/catering	Perizinan	Non OSS	Lihat
6.	Izin praktik Dokter Umum	Perizinan	Non OSS	Lihat
7.	Izin praktik Dokter Spesialis	Perizinan	Non OSS	Lihat
8.	Izin praktik Dokter Gigi	Perizinan	Non OSS	Lihat
9.	Izin Praktik Dokter PPDS	Perizinan	Non OSS	Lihat
10.	Izin praktik Apoteker	Perizinan	Non OSS	Lihat
11.	Izin praktik Tenaga teknis kefarmasian	Perizinan	Non OSS	Lihat
12.	Izin praktik Bidan	Perizinan	Non OSS	Lihat
13.	Izin Praktik Perawat	Perizinan	Non OSS	Lihat
14.	Izin praktik Fisioterapis	Perizinan	Non OSS	Lihat
15.	Izin praktik Terapis Gigi dan Mulut	Perizinan	Non OSS	Lihat
16.	Izin praktik Penata anestesi	Perizinan	Non OSS	Lihat
17.	Izin praktik Perekam medis	Perizinan	Non OSS	Lihat
18.	Izin praktik Pranata laboratorium kesehatan	Perizinan	Non OSS	Lihat
19.	Izin praktik Psikolog klinis	Perizinan	Non OSS	Lihat
20.	Izin praktik Radiografer	Perizinan	Non OSS	Lihat
21.	Izin praktik Refraksionis optisien	Perizinan	Non OSS	Lihat
22.	Izin praktik Sanitarian	Perizinan	Non OSS	Lihat
23.	Izin Praktik Elektromedis	Perizinan	Non OSS	Lihat
24.	Izin praktik Transfusi darah	Perizinan	Non OSS	Lihat
25.	Izin praktik Terapis wicara	Perizinan	Non OSS	Lihat
26.	Izin Praktik Okupasi Terapis	Perizinan	Non OSS	Lihat
27.	Izin Praktik Tenaga Gizi	Perizinan	Non OSS	Lihat
28.	Izin Praktik Penyuluh kesehatan	Perizinan	Non OSS	Lihat
29.	Izin Praktik Akupuntur terapis	Perizinan	Non OSS	Lihat

	SEKTOR PERHUBUNGAN
1.	Izin bangunan diatas air	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
2.	Izin operasi kapal	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
3.	Izin galangan kapal	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
4.	Izin pekerjaan pengerukan	Perizinan	Non OSS	Mengacu pada Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
5.	Izin reklamasi Sungai dan Danau	Perizinan	Non OSS	28 hari kerja
6.	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri	Perizinan	Non OSS	19 hari kerja
7.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang :	Perizinan	Non OSS	14 hari kerja
	– Izin Angkutan orang dalam trayek	Perizinan	Non OSS
	– Izin Angkutan orang tidak dalam trayek	Perizinan	Non OSS
	– Izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus	Perizinan	Non OSS
8.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan dan Penyebrangan	Perizinan	Non OSS	Mengacu pada Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
9.	Izin Usaha/Kegiatan angkutan sungai dan danau (ASDP)	Perizinan	Non OSS	Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
10.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Perizinan	Non OSS	Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
	– Izin Penetapan Pelabuhan Sungai dan Danau	Perizinan	Non OSS
	– Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau (antar provinsi dan lintas batas Negara)	Perizinan	Non OSS
	– Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (antar provinsi dan lintas batas Negara)	Perizinan	Non OSS
11.	Izin Angkutan Barang Hasil SDA (Perkebunan, Mineral dll)	Perizinan	Non OSS	Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021

	SEKTOR KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	Perizinan	Non OSS	Mengacu pada Kepmen Koperasi dan UKM No 49 Tahun 2021

	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.	Izin penebangan kayu	Perizinan	Non OSS	3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMUKIMAN RAKYAT
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Perizinan	Non OSS	28 hari kerja
2.	Izin peruntukan penggunaan tanah	Perizinan	Non OSS	30 hari kerja
3.	Izin rencana kota lingkungan	Perizinan	Non OSS	30 hari kerja
4.	Izin rencana kota peruntukan ruang kota	Perizinan	Non OSS	30 hari kerja
5.	Izin reklame	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja

	SEKTOR PENDIDIKAN
1.	Izin Pendirian Pendidikan Dasar	Perizinan	Non OSS	25 hari kerja
2.	Izin Operasional Pendidikan Dasar	Perizinan	Non OSS	25 hari kerja
3.	Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini (jalur formal)	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
4.	Izin pendirian satuan pendidikan nonformal	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
	– Lembaga Kursus Dan Pelatihan
	– Kelompok Belajar
	– Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
	– Majelis Taklim
	– Satuan Pendidikan Non Formal sejenis
5.	Izin Pendidikan Khusus (SLB dll)	Perizinan	Non OSS	60 hari kerja

	SEKTOR KETENAGAKERJAAN
1.	Izin pendirian lembaga bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
2.	Izin operasional lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala daerah	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
3.	Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan tenaga kerja	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
4.	Izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa tenaga kerja indonesia	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
5.	Izin asrama atau akomodasi penampungan calon TKI	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
6.	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja

	SEKTOR SOSIAL
1.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Perizinan	Non OSS	5 hari kerja
2.	Izin pendirian panti sosial	Perizinan	Non OSS	7 hari kerja
3.	Izin pengumpul barang/ uang	Perizinan	Non OSS	7 hari kerja
4.	Izin mengadopsi anak	Perizinan	Non OSS	7 hari kerja
5.	Izin undian gratis berhadiah	Perizinan	Non OSS	7 hari kerja

D.	NON PERIZINAN
	SEKTOR SOSIAL
1.	Surat ukur kapal	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
2.	Surat pendaftaran kebangsaan kapal	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
3.	Registrasi kapal	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
4.	Surat keterangan kecakapan	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
5.	Surat Keterangan Persetujuan andalalin	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
6.	Rekomendasi Angkutan Barang Khusus	Non Perizinan	Non OSS	14 hari kerja
7.	Persetujuan Pengoperasian ASDP Lintas antarprovinsi dan/antarnegara	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
8.	Rekomendasi angkutan AKAP/AKDP	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
9.	Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyebrangan	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja

	SEKTOR KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
1.	Rekomendasi Menara Telekomunikasi	Non Perizinan	Non OSS	7 hari kerja

	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.	Surat Kelayakan Operasional (SLO)	Non Perizinan	Non OSS	5 Hari Kerja (verifikasi kelapangan) 3 Hari Kerja (Penerbitan SLO).
2.	Persetujuan Lingkungan	Non Perizinan	Non OSS	Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021

	SEKTOR PERIKANAN
–	–	–	–

	SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
1.	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Non Perizinan	Non OSS	7 hari kerja

	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMUKIMAN RAKYAT
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Non Perizinan	Non OSS	20 hari setelah pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan
2.	Rekomendasi surat keterangan rencana kotak	Non Perizinan	Non OSS	20 hari kerja
3.	Sertifikat Laik Fungsi	Non Perizinan	Non OSS	7 hari kerja
4.	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Non Perizinan	Non OSS	7 hari kerja

	SEKTOR PENDIDIKAN
1.	Surat Keterangan Penelitian	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja

	SEKTOR KETENAGAKERJAAN
1.	Kartu Pencari Kerja	Non Perizinan	Non OSS	1 hari kerja
2.	Rekomendasi Penerbitan Calon Tenaga Kerja Indonesia	Non Perizinan	Non OSS	5 hari kerja

	SEKTOR SOSIAL
1.	Rekomendasi BPJS PBI JK	Non Perizinan	Non OSS	1 hari kerja
2.	Rekomendasi pengangkatan anak	Non Perizinan	Non OSS	3 hari kerja
3.	Rekomendasi surat terhadap orang Terlantar	Non Perizinan	Non OSS	1 hari kerja

JENIS JENIS PERIZINAN

Pages

Categories

Our Visitor